Menakar Pelaksanaan Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Timur

Spread the love

Kupang-Onlinentt.com, -Kupang,27 April 2019, PMKRI Cabang Kupang mengadakan , Talk Show” di NEO ASTON Kota Kupang  dengan tema” Menakar Pelaksanaan Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Timur.

Ketua PMKRI Cabang Kupang, Engelbertus Boli Tobin dalam sambutan pembukaan kegiatan mengatakan, Pemilu 17 April 2019 telah usai. Segala dinamika yang terjadi selama proses pemilu menjadi bahan refleksi, baik itu penyelenggara maupun partisipasi masyarakat NTT.

“Sejauh mana pelaksanaan pemilu serentak ini.,Apakah berdampak baik pada demokrasi yang kita ingin bersama atau menjadi bencana dalam pelaksaan pemilu karena dilakukan secara serentak dan kemudian kita lihat banyak kecurangan yang kita lihat oleh oknum peserta Pemilu yang nafsu dengan kekuasaan. Ini mesti dievaluasi kembali untuk pesta demokrasi yang akan datang”, terang dia.

Menurut  Engelbertus Boli Tobin, Bawaslu dan KPU yang diharapkan hadir dalam Talk Show ini agar mereka bisa menyampaikan soal penyelenggaraan pemilu dan sistem pengawasan pemilu dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia  khususnya  NTT.

“Harapan besar kita kiranya pemerintah bisa membuat regulasi kembali untuk sistem pemilu yang akan datang dan memperkuat penyelenggraan dan pengawasan pada pesta demokrasi sehingga kecurangan yang ada di dalam pemilu itu bisa diminimalisir dan nilai dari demokrasi dapat dicapai,”pungkasnya.

Pengamat Politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi dalam pemaparan materi menyampaikan,  legislasi pemilu  Tahun 2019, tidak mempertimbangkan aspek sosiologis. Kualitas penyelenggara pemilu mengalami banyak kendala soal jumlah dan juga daya tahan dalam mengawal pemilu.

“Tenaga penyelenggara pemilu mulai dari level bawah sampai level atas sudah habis. Ketika habis  pertanyaan saya apakah kontrol terhadap hasil itu bisa baik,bagi saya non sense’’ tuturnya

Rudi menambahkan, hingga saat ini peserta pemilu selalu menjadi keluhan. Sehingga perlu perbaikan partai politik bukan dibubarkan. Memang partai politik sampai dengan hari ini tidak pernah peduli dengan penguatan pemilu, terbukti dengan  beban kerja penyelenggara dan beban kerja demokrasi semakin berat. Bahkan selama proses pemilu serentak berlangsung dari proses awal hingga akhir  tidak ada  kontribusi partai politik bagi penguatan yang meringankan pemilu.

“Saya secara pribadi prihatin dengan pemilih tapi karena pendidikan politik kita itu buruk bahkan tidak ada maka kualitas pemilih juga standarnya sangat buruk tanpa kemudian menyalahkan mereka,”beber dia.

Dia mengaku, selama 32 bangsa ini telah dibodohin oleh penguasaan orde baru. Namun masih ada waktu  untuk belajar.  Namun seperti dalam kerangkeng, masyarakat seperti dilarang untuk belajar politik. Bahkan selama orde baru, ilmu sosial  tidak berkembang. Daya kritis masyarakat secara sosial akhirnya mati. Dan, sampai dengan hari ini masyarakat menikmati kebodohan politik itu dan lebih celakanya lagi, semua yang mengaku tokoh-tokoh reformasi atau aktor reformis mulai dari individu sampai institusi tidak ada satupun yang punya motivasi untuk memberikan pendidikan  politik secara serius yang mengakibatkan masyarakat menjadi dungu secara politik. Begitu pula di dalam memahami demokrasi hanya sebatas electoral.

“Partai politik menyiapkan saksi kurang optimal.  Apalagi penyelenggara yang kemampuannya terbatas mengakibatkan partisipasi pemilih secara personal kurang meningkat sehingga retting pemahaman tentang politik itu sendiri masih berada dilevel menengah ke bawah secara nasional maupun regional,”ungkapnya.

Secara nilai atau secara politik, Engelbertus Boli Tobin menjelaskan, demokrasi Indonesia tidak bertambah progresif  melainkan semakin terjebak di dalam karakter elektoral.

“Kita membayangkan demokrasi dan politik itu hanya sekedar pemilu maka kita menghabiskan semua energy. Kita hanya menyiapkan pesta demokrasi yang katanya milik rakyat tetapi setelah itu, rakyat kembali miskin dan kembali menderita,”papar dia.

AKPB Kornelis Wayong, mewakili Kapolda NTT, disela-sela pemaparan materi menyampaikan, Pelaksanaan demokrasi tahun ini membutuhkan keamanan yang kondusif namun tanpa keamanan tidak mungkin pelaksaanaan pemilu berjalan dengan baik. Sehingga kehadiran TNI dan POLRI sangat dibutuhkan.

“Polda NTT secara khusus telah membuat suatu operasi khusus, yaitu operasi Mantap Brata. Ini Strategi proaktif preventif yang selalu dikedepankan. Kita sudah melakukan himbauan sebelumnya kepada masayarakat, baik kepada pelajar, tokoh masyarakat, adat dan pemuda untuk sama-sama dengan POLRI menciptakan situasi yang kondusif, ”ujar AKPB Korenelis Wayong.

Dia mengaku, pihaknya mengalami kendala pada beberapa daerah di NTT yang tidak bisa dijangkau karena secara geografis jarak antara satu daerah dengan yang lainnya terlalu  jauh dan sulit ditempuh.

“Pemilu kali ini secara khusus Polri dalam melakukan pengamanan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat guna memilih pemimpin pemerintahan berkualitas yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD  1945  terutama dalam memilih caleg dan Presiden/Wakil Presiden  RI  Tahun 2019,”ucapnya.

Diakhir kesempatannya Kornelis menerangkan, dalam melakukan pengamanan Polri dengan komitmennya, yaitu bersikap netral dengan  tidak berpihak kepada siapapun, tidak memilih/dipilih dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Fiand

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *